Kawan KISS FM.
Pakta integritas berisi 18 tuntutan Aliansi Indonesia Sadar Jember resmi ditandatangani empat pimpinan DPRD Jember dan dikirimkan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2026.
Pengiriman pakta integritas tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di Bundaran DPRD Jember, Jalan Kalimantan, Jumat sore, 30 Oktober 2026. Penandatanganan oleh empat pimpinan DPRD baru dilakukan sehari setelah aksi, karena saat demonstrasi berlangsung mereka sedang menjalankan tugas di luar kota.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan seluruh pimpinan DPRD Jember telah menandatangani pakta integritas tersebut. Dokumen aspirasi mahasiswa itu kemudian diteruskan kepada pimpinan DPR RI melalui email staf Sekretariat DPRD Jember.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember ini menegaskan, DPRD Jember mendukung penuh penyampaian aspirasi mahasiswa dan bersedia mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat.
Menurut Widarto, kewenangan DPRD kabupaten terbatas pada menyuarakan aspirasi, memberikan dukungan melalui penandatanganan, serta meneruskan tuntutan kepada pemerintah pusat. Sebab, sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mahasiswa, seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia berharap penyampaian pakta integritas tersebut dapat menjadi saluran bagi mahasiswa untuk memperjuangkan 18 tuntutan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pimpinan DPR RI.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Sadar menggelar demonstrasi di depan DPRD Jember dengan membawa 18 tuntutan. Di antaranya mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinator Lapangan Aliansi Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya’ul Haq, menjelaskan, 18 tuntutan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa yang dihimpun melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Seluruh tuntutan itu dikelompokkan dalam enam sektor, meliputi pendidikan, lingkungan, demokrasi dan HAM, politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan dan militerisme yang dinilai telah memasuki ranah sipil.
Aksi tersebut juga diikuti dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal. Ia menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG. Dalam orasinya, Iqbal juga menjelaskan makna salam tiga jari yang merujuk pada tiga kesadaran, yakni sadar dipalak, sadar dibakar, dan sadar dimiskinkan.
Aksi demonstrasi tersebut diterima sejumlah ketua fraksi dan perwakilan empat komisi DPRD Jember di bundaran depan gedung DPRD. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, ratusan personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi. Kapolres Jember AKBP Alaiddin juga hadir langsung memantau pengamanan aksi.
<<<<< HAFIT
(55 views)