Kawan KISS FM.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember memilih tidak mengikuti rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027, Senin 7 September malam.

Sikap tersebut menjadi bentuk penolakan politik fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan pembiayaan utang daerah sebesar Rp796,5 miliar untuk pembangunan.

Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB itu mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2027.

Pimpinan rapat, Ahmad Halim, menyampaikan sebanyak 27 dari 49 anggota DPRD Jember yang aktif hadir dalam rapat tersebut. Sementara delapan anggota fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pemberitahuan tidak mengikuti rapat paripurna.

Wakil Ketua DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menjelaskan anggota fraksinya tetap datang ke kantor DPRD Jember. Namun, mereka memilih tidak masuk ke ruang rapat paripurna sebagai bentuk sikap politik untuk tidak mengikuti proses penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027.

Sikap tersebut diambil karena sejak awal fraksi PDI Perjuangan menolak rencana pembangunan daerah yang pembiayaannya bersumber dari utang sebesar Rp796,5 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Setelah pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Jember, tiga dari empat pimpinan DPRD Jember kemudian menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 bersama Bupati Jember.

Tiga pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Akhsan dari fraksi PKB, serta Wakil Ketua Fatmawati dari fraksi NasDem.

<<<< Hafit

(64 views)