Kawan KISS FM.
Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU pada 2027. Anggaran tersebut direncanakan bersumber dari skema pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar yang hingga kini masih dalam pembahasan DPRD Jember.
Pj Sekda Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi, Selasa 11 Agustus 2026, mengatakan alokasi Rp200 miliar tersebut baru mampu memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan PJU di Kabupaten Jember.
Menurut Fauzi, kebutuhan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan PJU di Jember diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar. Namun karena keterbatasan anggaran, pembangunan pada 2027 baru akan direalisasikan sekitar sepertiga dari total kebutuhan.
Dia menyebut kebutuhan PJU di Kabupaten Jember mencapai sekitar 42 ribu titik. Sementara pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan pemasangan belasan ribu titik PJU.
Fauzi mengatakan pembangunan PJU akan disinergikan dengan program peningkatan infrastruktur jalan. Sesuai arahan Bupati Jember, pembangunan maupun perbaikan jalan nantinya akan diikuti dengan penyediaan penerangan jalan.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penerangan yang memadai.
Rencana pembangunan PJU ini sebelumnya menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan pemerintah desa. Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember, Senin 10 Agustus 2026.
Para kepala desa meminta pembangunan infrastruktur dilakukan secara lebih merata di seluruh desa. Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain jalan, jembatan, dan PJU di 226 desa di Kabupaten Jember.
Selain infrastruktur, para kepala desa juga meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan desa maupun program sejenis.
Mereka juga meminta alokasi Dana Desa atau ADD dan dana BGH tidak dikurangi, bahkan jika memungkinkan ditingkatkan. Pengelolaan ambulans desa juga diusulkan agar diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa.
Para kepala desa turut meminta agar program strategis Pemerintah Kabupaten Jember, seperti Homecare dan ketahanan pangan, melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
<<<< Hafit
(63 views)