Kawan KISS FM.
Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Jember mulai meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat hingga akhir Agustus 2026, sedikitnya delapan kecamatan telah mendapatkan penanganan berupa distribusi air bersih kepada masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Zughrinada Wahyudi Hidayat, Sabtu 29 Agustus mengatakan, delapan kecamatan yang telah mendapat distribusi air bersih meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Jelbuk, Bangsalsari, Rambipuji, Sumbersari dan Patrang.
Menurutnya, wilayah yang mengalami kekeringan pada tahun ini cenderung bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona kuning bahkan telah berubah menjadi zona merah.
Zughrinada menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Selain menyusutnya sumber mata air, sebagian sumur warga juga mulai tidak layak digunakan.
Faktor lainnya adalah sistem pipanisasi air bersih di sejumlah desa yang tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut turut mengganggu pasokan air bersih kepada masyarakat.
Dalam menangani krisis air bersih, BPBD tidak bekerja sendiri. Distribusi air dilakukan bersama sejumlah instansi, di antaranya Palang Merah Indonesia atau PMI, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan PDAM.
Frekuensi distribusi air bersih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil asesmen Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD. Ada wilayah yang mendapatkan distribusi setiap dua hari sekali, tiga hari sekali, hingga empat hari sekali.
Untuk penanganan jangka panjang, BPBD terus berkoordinasi dengan instansi teknis, khususnya PUPR, untuk membangun sarana penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain pembangunan sumur bor dan menara atau tower air bersih. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan pembangunan sarana air bersih di sejumlah titik yang dinilai rawan kekeringan.
BPBD berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air bersih. Targetnya, wilayah yang saat ini masuk zona merah kekeringan dapat kembali menjadi zona kuning sehingga kebutuhan dropping air dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau di Jember diperkirakan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September.
Selain ancaman krisis air bersih, musim kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Zughrinada mengatakan, BPBD mencatat sejumlah kejadian kebakaran lahan dan Karhutla dalam tiga bulan terakhir. Pada Juni, kebakaran terjadi di lahan tebu Desa Tutul.
Memasuki Juli, kebakaran terjadi di kawasan TPA Pakusari, lahan tebu di sekitar Perumahan ITB Kaliwates, serta kawasan belakang GOR PKPSO Kaliwates.
Sementara sepanjang Agustus, BPBD mencatat kebakaran lahan rumput kering di belakang Transmart Kaliwates, Karhutla di Gunung Watangan, Desa Lohjejer, Kecamatan Wuluhan, kebakaran lahan bambu di Perumahan Istana Tidar Regency, Kecamatan Sumbersari, serta kebakaran lahan bambu di Desa Lembengan dan Jalan Riau.
BPBD juga mencatat Karhutla di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo.
Kondisi medan di sejumlah lokasi Karhutla menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Beberapa lokasi berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
BPBD mengandalkan sekitar 30 personel Tim Reaksi Cepat untuk melakukan penanganan secara manual. Salah satu metode yang digunakan adalah pemadaman menggunakan alat tradisional berupa gepyok, terutama ketika akses kendaraan maupun pasokan air sulit menjangkau lokasi.
<<<< ANTO/UL
(30 views)