Kawan KISS FM.
Ratusan kepala desa yang tergabung dalam DPC PPDI dan DPC APDESI Kabupaten Jember mendatangi Kantor DPRD Jember, Senin (10/8/2026). Mereka menyatakan pembangunan desa saat ini berada dalam kondisi darurat akibat pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Para kepala desa mendesak Bupati Jember dan DPRD Jember turun tangan mencari solusi atas berkurangnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Mereka menyebut, dana desa yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar, kini tersisa sekitar Rp300 juta per desa akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPC PPDI Jember Meseran bersama Ketua DPC APDESI Jember Kamaludin. Meseran menegaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah desa kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Menurut Meseran, pemangkasan anggaran mulai dirasakan sejak 2026, salah satunya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih di 226 desa. Akibat keterbatasan anggaran, sejumlah kebutuhan infrastruktur desa disebut belum dapat ditangani. Mulai dari jalan rusak, penerangan jalan, hingga jembatan yang mengalami kerusakan.
Para kepala desa kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember. Mereka meminta Bupati turun langsung memastikan pembangunan desa tetap menjadi prioritas, bukan sekadar penyelesaian administrasi.
Mereka juga meminta pemerintah segera memetakan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak dengan melibatkan kepala desa, karena pemerintah desa dinilai paling mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu, para kepala desa meminta adanya kepastian mengenai program pembangunan yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaiannya.
Mereka juga mendorong pemerintah memaksimalkan anggaran yang tersedia sekaligus mencari sumber pendanaan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempercepat pembangunan. DPRD Jember juga diminta ikut memastikan persoalan keterbatasan anggaran desa memiliki jalan keluar.
Sementara itu, Ketua APDESI Jember Kamaludin menyampaikan sejumlah permintaan konkret. Di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan di 226 desa, bantuan keuangan desa untuk program pemberdayaan, serta mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi ADD dan dana BGH.
APDESI juga meminta ambulans desa segera diserahkan kepada seluruh desa berikut dukungan anggarannya. Selain itu, program strategis Pemerintah Kabupaten Jember, seperti Homecare dan ketahanan pangan, diminta melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
Kamaludin juga mendesak Bupati dan DPRD Jember memastikan adanya alokasi APBD 2027 bagi seluruh desa. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai skema pendanaan yang sah, termasuk melalui pinjaman daerah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan mengatakan pembahasan mengenai anggaran, termasuk rencana penggunaan skema pinjaman, masih berlangsung. Fuad menegaskan DPRD bukan berarti menolak rencana pinjaman pemerintah daerah. Namun, DPRD ingin memastikan dana yang diperoleh melalui skema tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Jember, kata Fuad, masih menunggu rincian penggunaan anggaran sebelum menentukan sikap dan menyampaikan persetujuan bersama.
Para kepala desa berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD Jember menghasilkan solusi konkret, sehingga keterbatasan anggaran tidak semakin menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat di 226 desa.
<<<< Hafit
(23 views)