Fraksi Gerindra Dorong TKD Rp223 Miliar di Jember untuk Infrastruktur dan Ekonomi Desa

Kawan KISS FM,

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp223 miliar untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat hingga pelosok desa.

Namun, hingga kini tambahan anggaran tersebut belum tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kabupaten Jember 2026.

Tambahan dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 sebesar Rp151,6 miliar dan dana kurang bayar tahun 2024 senilai Rp71,5 miliar. Persetujuan pencairan tambahan dana tersebut telah ditandatangani Menteri Keuangan pada 5 Agustus 2026.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, berharap tambahan anggaran dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gerindra mendorong dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, terutama perbaikan jalan serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah pedesaan yang selama ini masih minim pembangunan.

Selain infrastruktur, tambahan TKD juga diharapkan dapat diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Ardi mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat. Keluhan mengenai kondisi infrastruktur paling banyak disampaikan warga di wilayah pinggiran, termasuk kawasan Jember Selatan.

Masyarakat, kata Ardi, banyak mengusulkan perbaikan jalan utama serta penambahan PJU untuk menunjang aktivitas warga, termasuk petani, pedagang, dan nelayan yang harus beraktivitas sejak pagi hari. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto juga mendukung apabila tambahan TKD sebesar Rp223 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, percepatan pemanfaatan anggaran untuk pembangunan tahun ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi beban defisit anggaran pada 2027.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur senilai Rp223 miliar dapat direalisasikan pada 2026 sehingga tidak kembali menjadi beban pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

<<<<HAFIT

(82 views)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.