Wakil Ketua DPRD Jember Minta Masyarakat Turut Awasi KDMP, Agar Tak Bersaing dengan Usaha Kecil

Kawan KISS FM

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar koperasi tersebut benar-benar mampu menggerakkan perekonomian desa tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Widarto saat menjawab pertanyaan masyarakat dalam kegiatan reses beberapa hari lalu di Sukorambi, Selasa 14 Juli.

Menurutnya, terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap program tersebut, KDKMP tetap akan dijalankan sebagai kebijakan pemerintah pusat.

Widarto dihubungi, Kamis 16 Juli menjelaskan, terdapat dua risiko yang harus diantisipasi dalam implementasi KDKMP. Risiko pertama adalah apabila koperasi tidak mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat anggaran yang dialokasikan melalui skema dana desa tidak memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, apabila kegiatan usaha koperasi tidak berkembang, maka tujuan utama pembentukan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa tidak akan tercapai. Karena itu, pengawasan sejak awal menjadi langkah penting untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional.

Selain itu, Widarto juga mengingatkan risiko kedua, yakni apabila keberadaan KDKMP justru hanya menggeser ekosistem ekonomi yang selama ini telah berjalan di desa. Ia mencontohkan apabila koperasi menjual LPG, sembako, atau kebutuhan pokok lainnya tanpa menciptakan pasar baru, maka pelaku usaha yang telah lebih dulu menjalankan usaha serupa, seperti toko kelontong maupun pangkalan LPG, berpotensi kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan omzet.

Menurutnya KDKMP jangan sampai hanya memindahkan transaksi masyarakat dari toko atau pelaku usaha yang sudah ada ke koperasi. Jika itu yang terjadi, dia menilai akan ada masyarakat yang dirugikan karena kehilangan pendapatan.

Karena itu, DPRD Jember membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan maupun laporan apabila dalam pelaksanaan KDKMP muncul persoalan yang berdampak terhadap kelompok usaha di desa.

Widarto berharap KDKMP mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa, bukan sekadar memindahkan aktivitas ekonomi yang sudah ada. Dengan demikian, keberadaan koperasi dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<<<<ULIL

(57 views)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.