Kawan KISS FM.

Rencana Pemerintah Kabupaten Jember menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 melalui skema pinjaman daerah masih menjadi pembahasan serius di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember. Pasalnya, opsi tersebut diproyeksikan menimbulkan beban bunga pinjaman hingga sekitar Rp37 miliar per tahun.

Dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027, proyeksi defisit APBD Jember mencapai Rp986,045 miliar. Angka tersebut terungkap saat pendalaman materi antara Banggar DPRD Jember dan tim ahli.

Tim Ahli Banggar, Hermanto Rahman, menjelaskan defisit terjadi karena proyeksi belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan. Secara teori, defisit dapat ditutup melalui empat sumber pembiayaan, yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah.

Dari empat skema tersebut, penerimaan pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan karena sumber pembiayaan lainnya dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan anggaran.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan saat ini hanya ada dua alternatif utama untuk menutup defisit, yakni memanfaatkan SiLPA dan melakukan pinjaman daerah. Menurutnya, penggunaan SiLPA relatif tidak menjadi persoalan, sedangkan skema pinjaman masih memerlukan kajian mendalam karena akan membebani APBD pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

Selain pokok pinjaman, kata Widarto, pemerintah daerah juga harus menanggung bunga yang diperkirakan mencapai Rp37 miliar setiap tahun. Karena itu, DPRD meminta kejelasan mengenai kemampuan keuangan daerah, skema pinjaman, serta mekanisme pengembaliannya sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Berdasarkan proyeksi, ruang fiskal APBD Jember Tahun 2027 diperkirakan meningkat menjadi Rp4,52 triliun. Namun di sisi lain, belanja daerah juga naik hingga sekitar Rp5,5 triliun sehingga memunculkan defisit anggaran yang cukup besar.

Dalam rancangan pembiayaan, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp200,472 miliar dan pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar yang direncanakan berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

<<<< Hafit

(32 views)