Pemerintah Targetkan Seluruh Kabupaten di Indonesia Miliki Rumah Sakit pada 2027

Benjamin Paulus Octavianus

Kawan KISS FM.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan pemerintah menargetkan seluruh kabupaten di Indonesia telah memiliki rumah sakit paling lambat pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari pemerataan layanan kesehatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat memberikan sambutan di Kabupaten Jember, Jumat, 24 Juli, Benjamin menjelaskan, ketika diminta Presiden menyusun program kesehatan nasional pada 2024, salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah masih adanya 66 kabupaten yang belum memiliki rumah sakit. Selama ini, masyarakat di daerah tersebut hanya mengandalkan pelayanan puskesmas.

Menurut Benjamin, pembangunan rumah sakit dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu, berlanjut tahun ini, dan akan dituntaskan pada tahun depan. Dengan demikian, seluruh kabupaten di Indonesia diharapkan sudah memiliki fasilitas rumah sakit yang dilengkapi peralatan kesehatan modern.

Selain pemerataan fasilitas kesehatan, pemerintah juga terus memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Benjamin mengatakan, masyarakat Indonesia umumnya baru memeriksakan diri ketika sudah sakit. Padahal, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

Pada tahun lalu, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau sekitar 70 juta masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 130 juta orang.

Benjamin juga menyoroti tingginya angka kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TB terbanyak, atau sekitar 10 persen dari total kasus TB global.

Untuk menekan penyebaran penyakit tersebut, pemerintah akan memperkuat pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan menambahkan pemeriksaan foto rontgen bagi anggota keluarga maupun kontak erat pasien TB. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus serta mencegah penularan di lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun pesantren.

Wamenkes mengajak pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat, lurah hingga kepala desa, aktif mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian tuberkulosis tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan menjalani pengobatan hingga tuntas.

<<<< ULIL

(40 views)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.