Kawan KISS FM
Penetapan tersangka terhadap jajaran pimpinan pusat Badan Gizi Nasional (BGN) menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Jember. Sejumlah fraksi di parlemen daerah meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai kasus yang menjerat pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk mengkaji kembali implementasi program MBG di daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, sejak awal program MBG telah mendapat berbagai kritik dari masyarakat, namun belum direspons secara maksimal oleh pemerintah.
Ia menyebut, penetapan tersangka tersebut membuka fakta adanya persoalan dalam pelaksanaan program yang selama ini berjalan. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar tujuan utama program dapat tercapai secara efektif.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian, kata Widarto, adalah validitas data penerima manfaat. Menurutnya, distribusi program harus lebih tepat sasaran dan mempertimbangkan aspek keadilan. Selain itu, ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG yang berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi sektor pembangunan lainnya.
Widarto juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan program tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di sektor lain.
Pandangan serupa disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat. Anggota Komisi D DPRD Jember itu menegaskan perlunya evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD, kata Birbik, akan terus mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.
Ia menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang seimbang, bukan justru menimbulkan persoalan baru seperti kasus keracunan makanan.
Birbik menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang sebatas upaya menyediakan makanan gratis bagi siswa. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
<<<<< HAFIT
(59 views)