Kawan KISS FM.

Fraksi-fraksi DPRD Jember menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap enam rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Bupati Jember, Senin 22 Juni, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Intan Permatasari, menyampaikan opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Alfan Yusfi. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp648,225 miliar.

Menurut fraksi tersebut, besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati sejumlah sumber pendapatan daerah yang realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan. 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan akan memperhatikan seluruh pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Rapat paripurna berakhir sekitar pukul 15.00 WIB dan dijadwalkan berlanjut pada Selasa pagi dengan agenda pembahasan di tingkat komisi terhadap enam Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember.

<<<< Hafit

(61 views)