Kawan KISS FM.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember dinilai masih memerlukan sejumlah evaluasi. Selain pembenahan tata kelola dan pengawasan, program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan keterlibatan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi para siswa.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jember, M. Ahmad Birbik Munajil Hayat, Sabtu pagi, 6 Juni 2026.
Menurut Birbik, apabila regulasi memungkinkan dilakukan perubahan kebijakan di masa mendatang, pengelolaan makanan bergizi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan di masing-masing sekolah melalui kantin yang sudah tersedia.
Menurutnya, sistem tersebut dinilai lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga pengawasan kualitas makanan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Selain itu, kantin sekolah yang terdampak sejak berjalannya program MBG juga dapat kembali diberdayakan.
Meski demikian, Birbik menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada operasional dapur penyedia makanan. Program tersebut juga berkaitan erat dengan kesiapan sektor pertanian, UMKM, kesehatan, hingga ketersediaan bahan baku yang menjadi penopang utama pelaksanaan MBG.
Ia menilai koordinasi antar sektor perlu diperkuat agar kebutuhan bahan baku bagi dapur MBG dapat terpenuhi tanpa mengganggu kualitas makanan yang diterima para siswa.
Selain itu, Birbik menyebut keberhasilan MBG nantinya dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan dan prestasi belajar anak, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebagai mitra pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan, Komisi D DPRD Jember juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Berbagai persoalan yang sempat muncul di sejumlah dapur MBG, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang di lokasi lain.
Karena itu, Birbik mendorong adanya evaluasi dan audit berkala terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember. Evaluasi tersebut tidak hanya berupa kunjungan lapangan, tetapi juga harus menghasilkan laporan rinci terkait kondisi dapur, temuan masalah, serta tindak lanjut yang dilakukan.
Selain pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur MBG juga dinilai penting. Pengelola dapur harus memahami standar gizi, higienitas, pengelolaan limbah, serta standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Birbik menambahkan, keberlanjutan program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, ahli gizi, ahli pangan, sektor pertanian, pelaku UMKM hingga penyedia bahan baku agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Anto.
(79 views)