Kawan KISS FM.

Komisi A DPRD Jember memanggil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) untuk membahas kondisi darurat sampah di TPA Pakusari yang dikeluhkan warga sekitar.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang Komisi A DPRD Jember, Selasa 5 Mei 2026, DPRKPLH memastikan akan segera melakukan penanganan awal, di antaranya pembangunan saluran irigasi serta pagar pembatas di area TPA Pakusari.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, mengungkapkan tumpukan sampah yang semakin menggunung telah berdampak pada pencemaran lingkungan dan merusak sedikitnya 10 hektare lahan pertanian warga hingga tidak lagi produktif.

Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang masuk terkait kondisi tersebut, mulai dari pencemaran hingga menurunnya hasil pertanian. Ia menilai kondisi TPA Pakusari saat ini sudah melebihi kapasitas (overload), sehingga diperlukan langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah.

Dalam hearing tersebut, DPRKPLH memaparkan langkah awal penanganan dengan memperbaiki saluran irigasi yang selama ini terdampak limpasan air dari TPA.

Selain itu, akan dibangun dinding penahan atau pagar guna mencegah air limbah TPA mengalir ke area persawahan warga.

Budi menambahkan, kebutuhan anggaran untuk penanganan persoalan ini masih cukup besar. Saat ini, anggaran yang tersedia di dinas terkait sekitar Rp4 miliar, sehingga diperlukan tambahan melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026. 

Selain penanganan teknis, Budi juga mendorong langkah pengurangan sampah dari hulu. Mengusulkan agar toko berjaringan tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai, yang dinilai menjadi salah satu penyumbang utama penumpukan sampah.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia terkait pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Jember sendiri, pengelolaan sampah sementara yang mampu terkelola baru sekitar 19,78 ton per hari.

<<<<< FIT

(176 views)