Kawan KISS FM.

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jember diminta lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan kartu tanda penduduk (KTP), yang dapat berdampak pada hilangnya hak menerima bantuan sosial.

Jumlah penerima PKH di Jember tercatat fluktuatif dari waktu ke waktu. Pada tahun ini, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan kepada sekitar 8 ribu penerima yang tersebar di 31 kecamatan.

Ketua Tim PKH Kabupaten Jember, Otong Muyi, Selasa, 28 April 2026, menjelaskan bahwa naik turunnya jumlah penerima bantuan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adanya sanggahan dari masyarakat terkait kelayakan penerima.

Selain itu, penyalahgunaan identitas seperti KTP juga menjadi penyebab berkurangnya jumlah penerima bantuan.

Ia menegaskan, penentuan penerima PKH tidak menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melainkan mengacu pada data yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial.

Data tersebut merupakan hasil integrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, data yang telah dihimpun diverifikasi ulang di lapangan oleh tim PKH Kabupaten Jember.

Otong menambahkan, meskipun seseorang masuk dalam kategori desil satu, belum tentu secara otomatis berhak menerima bantuan PKH karena program ini bersifat bersyarat.

Ia juga mengungkapkan, banyak penerima yang akhirnya keluar dari daftar PKH karena sejumlah faktor, di antaranya penggunaan KTP untuk kepentingan lain seperti pembukaan rekening listrik atau ojek online, pemisahan kartu keluarga yang belum tuntas, hingga adanya anggota keluarga yang telah bekerja dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Otong mengimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan operator terkait, agar aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, khususnya KTP, agar tidak disalahgunakan dan berdampak pada status penerimaan bantuan sosial.

FIT

(55 views)