Kawan KISS FM.

Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 1 Tahun 2025 menyoroti tajam penurunan signifikan anggaran bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2026.

Efisiensi ruang fiskal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember berdampak langsung pada alokasi bantuan hukum. Jika pada 2025 anggaran bankum mencapai Rp700 juta, maka pada 2026 turun drastis menjadi hanya Rp50 juta. Kondisi ini dinilai berpotensi membatasi akses masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum.

Ketua Pansus LKPJ 1, Muhammad Kholil Asy’ari, Selasa 7 April mempertanyakan minimnya alokasi anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam perlindungan hukum kepada warganya, terutama bagi kelompok rentan.

Hal senada disampaikan anggota pansus, Mufid. Ia menilai pemangkasan anggaran yang sangat signifikan akan berdampak luas terhadap jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Menurutnya, pengurangan ini tentu akan berimbas besar, semakin banyak warga yang tidak terlayani bantuan hukum. 

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bagian Hukum Pemkab Jember, Andika DW, mengakui bahwa alokasi anggaran bankum saat ini masih jauh dari ideal. Ia menjelaskan, penurunan anggaran merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Kondisi ini menyesuaikan kebijakan efisiensi, mengingat total anggaran bagian hukum hanya Rp900 juta. 

Sebagai solusi, anggota Peradi Jember, Lutfian Ubaidillah, mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan organisasi advokat. Menurutnya, skema bantuan hukum gratis seperti pro bono dan pro deo dapat menjadi alternatif untuk tetap memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kolaborasi dengan organisasi advokat dinilai penting agar masyarakat tetap bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya. 

Pansus menegaskan, persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian serius agar hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan tidak terabaikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

<<< FIT

(152 views)