Kawan KISS FM,
Komisi B DPRD Kabupaten Jember merespons potensi ancaman musim kemarau 2026 sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, terutama dari sisi penguatan anggaran sektor pertanian. Namun, keterbatasan fiskal daerah dinilai menjadi kendala dalam mengoptimalkan berbagai program mitigasi.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, dalam talkshow di KISS FM, Sabtu, 25 April 2026 menyampaikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah sejauh ini telah menyiapkan langkah mitigasi yang dinilai cukup tepat dalam menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem.
Menurut Candra, kondisi fiskal Kabupaten Jember saat ini tidak terlalu longgar, terlebih adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya ruang gerak dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, termasuk ketahanan pangan.
Ia mencontohkan, total anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) dalam APBD 2026 sekitar Rp33 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp6 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk program dan kegiatan, sementara sisanya terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan lainnya.
Candra menegaskan, penguatan politik anggaran di sektor pertanian menjadi hal mendesak, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi petani, mulai dari tingginya biaya produksi, persoalan pupuk, irigasi, hingga risiko gagal panen.
Selain itu, DPRD juga terus mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti embung, sumur bor, serta rehabilitasi jaringan irigasi, yang dinilai krusial dalam menghadapi musim kemarau.
Dalam setiap pembahasan APBD, lanjutnya, DPRD secara aktif melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan ketahanan sektor pertanian.
Candra juga mengungkapkan, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Jember, dengan kontribusi mencapai 41,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya sebagai pekerja non-formal.
Meski demikian, ia mengakui berbagai upaya tersebut belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran daerah. DPRD pun mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat agar program ketahanan pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal.
<<<< ANTO, ULIL
(68 views)