Kenaikan harga plastik yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir disebut tidak lepas dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut memicu gangguan pasokan energi global, khususnya bahan baku industri petrokimia, sehingga berdampak langsung pada harga kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan tersebut dipicu terganggunya distribusi minyak mentah dunia, termasuk melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Dampaknya, pasokan nafta, bahan baku utama plastik—ikut tertekan. Indonesia sendiri masih bergantung pada impor, dengan sekitar 60 persen kebutuhan nafta berasal dari kawasan Timur Tengah.

Akibatnya, harga plastik dilaporkan melonjak hingga sekitar 40 persen. Kondisi ini berdampak luas, mulai dari industri besar hingga pelaku UMKM yang bergantung pada kemasan plastik sekali pakai.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, Sabtu 11 april 2026, menilai, Indonesia seharusnya belajar dari dinamika konflik global yang berulang sejak dekade 1980-an. Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku energi dan industri.

Jangan sampai setiap krisis terjadi Indonesia baru belajar. Konflik di Timur Tengah sudah berulang, sehingga harus ada langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan, baik dari sisi permintaan maupun pasokan.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pengendalian konsumsi hingga penguatan sumber energi alternatif non-fosil. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menekan beban devisa akibat impor.

Selain itu, Ciplis juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi jangka panjang, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap plastik baru. Ia membuka peluang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, namun dengan sejumlah catatan.

Menurutnya, pembentukan BUMD harus didahului kajian kelayakan yang matang, termasuk analisis biaya dan manfaat. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kapasitas anggaran serta kemungkinan keterlibatan investor.

Ia menambahkan, jika pembentukan BUMD dinilai belum memungkinkan, optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup juga dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan sampah. ulil/anto

(121 views)