Kawan KISS FM.
Sejumlah perwakilan kelompok tani dari Kecamatan Bangsalsari kembali mendatangi Komisi B DPRD Jember, Rabu 18 Februari. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana optimalisasi lahan (OPLAH) yang dikelola Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember.
Dalam hearing yang digelar di ruang Komisi B, para petani meminta dibuka data rencana anggaran biaya (RAB), mekanisme pencairan anggaran, hingga realisasi fisik kegiatan dari 107 kelompok tani penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Salah satu anggota kelompok tani Desa Banjarsari, Hariyanto, mengaku ini merupakan kali kedua dirinya bersama perwakilan petani mendatangi Komisi B untuk memastikan kejelasan pengelolaan dana OPLAH.
Menurutnya, selain menuntut transparansi anggaran, pihaknya juga meminta dilakukan restrukturisasi kepengurusan poktan dan gapoktan yang masih melibatkan unsur perangkat desa. Namun dalam hearing tersebut, Kepala DTPHP tidak hadir dan hanya menugaskan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan DTPHP, Muhammad Qosim.
Hariyanto mengaku kecewa karena tuntutan mereka belum mendapat jawaban memadai. Ia bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri Jember apabila persoalan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan DTPHP Kabupaten Jember, Muhammad Qosim, saat dikonfirmasi terkait RAB, belum memberikan penjelasan rinci. Terkait permintaan restrukturisasi kepengurusan kelompok tani, ia menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus, melainkan hanya dapat melakukan pembinaan.
Di sisi lain, anggota Komisi B DPRD Jember, Suharto, menyayangkan ketidakhadiran kepala dinas dalam hearing tersebut. Ia menilai pertemuan kedua ini seharusnya sudah menghasilkan penyelesaian signifikan sesuai harapan masyarakat.
Menurut Suharto, berdasarkan hasil inspeksi mendadak terhadap bantuan OPLAH yang bersumber dari APBD, pelaksanaannya di lapangan belum maksimal. Di tiga lokasi di Kecamatan Bangsalsari, fungsi infrastruktur pertanian dinilai belum optimal, padahal program tersebut bertujuan mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan.
Komisi B berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para petani dengan meminta klarifikasi lanjutan dari DTPHP agar pengelolaan dana OPLAH berjalan transparan dan tepat sasaran.
<<<<< Fit
(223 views)