Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai beragam tanggapan dari partai politik di Kabupaten Jember. Sejumlah pihak menyatakan penolakan, sementara yang lain justru mendukung dengan alasan efisiensi anggaran.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Jember secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana penghapusan Pilkada langsung. Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, Kamis (15/01/2026) menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah.
Widarto menyampaikan penolakan tersebut menyusul menguatnya wacana Pilkada tidak langsung yang ditandai dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2026. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan perwujudan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Ia mengungkapkan, mayoritas masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Hal itu merujuk pada hasil survei nasional LSI Denny Ja pada Oktober 2025 yang menunjukkan lebih dari 60 persen responden menolak Pilkada melalui DPRD.
Widarto mengakui bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, menurutnya, biaya tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai, memilih pemimpin dan menjaga demokrasi memang membutuhkan anggaran, tetapi manfaat yang dihasilkan dari pemimpin yang berkualitas jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Ia juga menegaskan bahwa indonesia pernah menerapkan sistem Pilkada tidak langsung, namun kemudian beralih ke Pilkada langsung sebagai bentuk penguatan demokrasi. Menurutnya, risiko kerugian justru lebih besar apabila kepala daerah dipilih melalui mekanisme tidak langsung dan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat.
Lebih lanjut, Widarto, menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik, khususnya di tingkat akar rumput. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menentukan pilihan serta tidak mudah terpengaruh praktik politik uang. Ia menambahkan, jika biaya pilkada dianggap terlalu besar, maka pemerintah dapat merumuskan skema yang lebih efisien tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada tidak langsung. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan beban anggaran negara yang selama ini terserap cukup besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
Hanan menilai, efisiensi anggaran perlu menjadi pertimbangan utama, mengingat biaya penyelenggaraan pilkada langsung selama ini dinilai sangat tinggi. (Hafit)
(288 views)