Kawan KISS FM,

Anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat, mendorong agar tim kecil yang dibentuk oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, segera merespons tuntutan dari para driver transportasi online. Mereka berharap para driver bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan kerja yang layak.

Tim kecil ini beranggotakan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, serta bupati dan wakil bupati. Birbik berharap tim ini segera duduk bersama, tidak hanya dengan instansi pemerintah, tapi juga melibatkan perwakilan driver, anggota DPRD.

Sebab tuntutan tersebut menyangkut anggaran, serta pihak aplikator yang berkantor pusat di Jakarta.

Birbik menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Inti dari tuntutan para driver, katanya, adalah soal pembagian pendapatan antara aplikator dan driver yang dinilai tidak adil. Selain itu, mereka juga meminta adanya jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang perlu dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Agus Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) pada Senin, 26 Mei 2025 lalu, di kantor Dishub. Menurutnya, dari empat tuntutan yang diajukan, sebagian besar sudah diminimalisir, sehingga tidak perlu sampai mengundang pemerintah pusat maupun provinsi.

Sebagai tindak lanjut, saat ini sedang disiapkan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati (Perbup). Agus menambahkan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan yang akan disampaikan ke bupati.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Suprihandoko, menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi, terutama terkait pembagian pendapatan yang menjadi fokus tuntutan. Untuk usulan BPJS Ketenagakerjaan, kemungkinan akan dimasukkan dalam perencanaan program di tahun anggaran 2026. Ia memastikan pihaknya akan mengikuti perkembangan selanjutnya.

Sebelumnya, para driver transportasi online di Jember telah menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi damai yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pembagian pendapatan yang lebih adil, jaminan perlindungan kerja, dan perhatian dari pemerintah daerah terhadap nasib para driver yang dianggap belum mendapatkan kejelasan perlindungan hukum dan kesejahteraan.

Birbik berharap, dengan adanya perhatian dari Bupati Jember dan tim kecil yang telah dibentuk, seluruh aspirasi para driver dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan agar proses ini tidak hanya menjadi janji politik semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai jembatan antara para driver dan pihak aplikator. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar hasil yang dicapai bisa menjadi solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan para pelaku usaha transportasi online di Kabupaten Jember.

(522 views)