Fraksi Nasdem DPRD Jember mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 era kepemimpinan Bupati Jember, Hendy Siswanto, pada Senin, 29 Juli 2024.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, David Handoko Seto, mengatakan hak interpelasi ini dia ajukan murni sebagai fungsi kontrol lembaga DPRD Jember untuk mempertanyakan kembali sejumlah program yang tidak berjalan.

David pun menyampaikan sejumlah program yang tidak berjalan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 RPJMD Kabupaten Jember periode 2021 – 2026 tersebut, khususnya pada Bab VI mengenai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Dalam hal ini, Fraksi Nasdem menyoroti 12 hal dalam hak interpelasi tersebut. Beberapa di antaranya tentang perbaikan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap bidang pendidikan yang belum optimal, termasuk belum melakukan pemanfaatan resi gudang untuk mengantisipasi anjloknya harga komoditi gabah dan jagung.

Kemudian tentang sekolah inklusi, pembangunan Jember Safety Center, pembangunan Jember Outer Ring Road, pembangunan dermaga, peningkatan kelas bandara, hingga program koperasi pesantren.

Dokumen usulan hak interpelasi tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setiawan, yang juga anggota dari Partai Nasdem. Dia berharap bisa mendapatkan dukungan dari fraksi lain agar usulan hak interpelasi tersebut bisa ditindaklanjuti.

Sementara itu, usai menerima dokumen tersebut, Dedy menyampaikan syarat agar usulan tersebut bisa ditindaklanjuti. Pertama, minimal harus ada dua fraksi yang mengajukan hak interpelasi.

(796 views)