Pandangan umum tujuh fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2023 dalam sidang paripurna di gedung di DPRD Kabupaten Jember, Kamis, 6 Juni 2024, cukup tegang. Bahkan ada anggota dewan yang sampai menyampaikan interupsi, salah satunya Ketua Komis B DPRD Jember, Siswono.

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (FGIB), Ardi Pujo Prabowo mengatakan para dewan salah satunya mengecam kesalahan penempatan pos belanja modal sebesar Rp5,116 miliar, yang seharusnya ditempatkan dalam belanja hibah.

Ardi menilai penganggaran tersebut merupakan kesalahan yang sangat elemeniter yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kecakapan administratif pemerintah daerah yang berkaitan dengan APBD serta lemahnya kemampuan kontrol dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara Hadi Supaat menilai pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember masih terseok-seok. Di samping belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai, pariwisata di Kabupaten Jember faktanya juga belum ada konsep pengembangan yang jelas dan terpadu.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sri Winarni menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp276,59 miliar. Besarnya Silpa tersebut, ada indikasi dana yang tersedia, tidak dimanfaatkan secara optimal untuk proyek-proyek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto menjelaskan bahwa kritik anggota dewan terhadapnya sejak dilantik pada 2021 hingga sekarang selalu tajam. Tapi sekali lagi kritik dari dewan dinilai istimewa dan bagus. Kritik membangun sebagai untuk menyempurnakan kekurangan Pemkab Jember.

HAFIT

(732 views)