Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember masih menunggu mekanisme dari KPU untuk pelaksanaan penghitungan, hingga rekapitulasi ulang pemilu legislatif 2024, hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Jember hanya memiliki waktu 15 hari untuk melaksanakan putusan perkara perselisihan hasil pemilu.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jember, Ummul Mu’minat, mengatakan, hingga hari ini, Kamis 13 Juni, pihaknya belum melakukan koordinasi dengan KPU Jember.

Pihaknya masih menunggu mekanisme untuk rekapitulasi dan penghitungan surat suara ulang, sesuai putusan MK tersebut.

Ummul menyebut, masa jabatan para komisioner KPU Jember sendiri sudah berakhir pada hari ini. Pada masa transisi ini, KPU menyampaikan masih menunggu arahan dari KPU RI.

Sebelumnya, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jember, Dessi Anggraeni, mengatakan petugas sekretariat sudah dipanggil ke Jakarta untuk menerima arahan dari KPU RI.

Seperti diketahui, pada Senin 10 Juni 2024, MK memutuskan KPU Jember harus melakukan rekapitulasi dan pencermatan ulang hasil suara di Dapil 1 untuk pemilu legislatif DPRD Jember, dengan pemohon Partai Demokrat.

Pada Dapil 1 tersebut, terdapat 18 TPS di Kaliwates yang harus direkapitulasi ulang.

Tidak hanya itu, majelis hakim MK juga meminta KPU Jember melakukan hitung ulang surat suara pada 105 TPS yang tersebar di enam desa, di Kecamatan Sumberbaru. Perkara tersebut untuk perselisihan pemilu legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur IV, Jember – Lumajang. Gugatan tersebut mulanya dilayangkan oleh Partai PAN.

<<<< Ulil

(716 views)