Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah 3 KPK RI, Wahyudi Narso mendorong DPRD Jember berperan aktif mengawasi penyaluran Bansos pada tahun politik. Hal itu disampaikan Wahyudi dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di gedung DPRD Jember, Kamis siang.
 
Wahyudi menegaskan, isu mengenai usulan KPK agar ada penghentian penyaluran bansos menjelang pemilu hanya sekadar imbauan, sebagai upaya pencegahan korupsi dan politik uang. Sebab KPK tidak memiliki kewenangan dalam urusan Bansos.
 
Selain itu KPK juga merekomendasikan agar penyaluran Bansos pada tahun politik harus tepat sasaran, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). KPK tidak ingin penyaluran Bansos mirip saat pandemi covid-19 yang banyak tumpang tindih.
 
Karena itu untuk memastikan Bansos tepat sasaran, diperlukan peran serta DPRD dalam melakukan pengawasan. KPK nanti juga akan meminta Pemkab Jember menyerahkan data penerima Bansos kepada DPRD Jember untuk mempermudah pengawasan.

<<<<rusdi

(822 views)