Sejumlah petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Jatim, menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab Jember, Senin sore 25 Maret 2024. Aksi demo digelar dengan melakukan orasi, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani.
Dalam orasinya, Ketua Asosiasi Petani Pangan Jatim sekaligus pengurus Forum Komunikasi Petani Jatim, Jumantoro menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.
Orasi ini juga disertai dengan pembagian beras hasil panen kepada sejumlah aparat kepolisian, Satpol PP hingga warga yang berada di kawasan alun-alun.
Berikut 8 poin yang menjadi keluhan para petani di Jember, ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.
Pertama, petani mendesak agar Permentan no. 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, sektor pertanian, segera dicabut.
Petani menilai regulasi tersebut tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan petani.
Kedua, di Jember banyak alokasi pupuk yang tidak wajar dengan luasan yang dimiliki beberapa petani. Dia mencontohkan, di Jember ada beberapa petani dengan luas sawah satu hektar, hanya mendapat jatah 5 kg pupuk sekali tanam.
Tidak hanya itu, ada nama kelompok tani dan petani yang terhapus dari data e-alokasi yang telah diusulkan ke Kementan. Sehingga diperlukan koreksi sistem yang padu mulai dari hulu sampai hilir sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi.
Ketiga, petani mengeluhkan proses penyaluran pupuk yang ribet, sehingga banyak pupuk yang tidak terdistribusi ke petani di tingkat kios.
Terakhir para petani juga menuntut agar presiden membubarkan badan pangan nasional dan sebagai gantinya mengoptimalkan peran Bulog.
Aksi berlangsung dengan tertib. Usai melakukan orasi, para petani kemudian duduk di atas tikar dan buka puasa bersama di depan kantor Pemkab Jember.
<<<ulil