Muhammad Hafidzi Kholis, Ketua Komisi D DPRD Jember
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan dugaan adanya pungutan di sejumlah sekolah SMA dan SMK negeri, yang masih menerapkan pungutan.
Laporan tersebut disampaikan ke Komisi D DPRD Jember, Rabu 27 Desember 2023.
Pungutan tersebut, berupa iuran bulanan dan uang pembangunan gedung pada program sekolah gratis di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidzi Kholis, hampir semua sekolah SMA, SMK negeri di Kabupaten Jember, yang dilaporkan ke Komisi D terjadi pungutan.
Mulai dari pungutan bulanan, hingga pungutan pembangunan gedung.
Pungutan bulanan tersebut antara Rp50 ribu hingga Rp300 ribu, serta pungutan uang pembangunan gedung dari Rp1 juta, Rp400 ribu, hingga Rp3 juta lebih.
Selain itu juga ada biaya psiko test siswa baru antara Rp100 ribu – Rp150 ribu rupiah. Bahkan juga adanya kewajiban beli paket seragam sekolah.
Karena itu, Hafidzi meminta untuk Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Lumajang, menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember, Sugeng Trianto, belum bisa memberikan keterangan terkait laporan tersebut
Dia meminta waktu kepada Komisi D, untuk menelusuri kebenaran adanya pungutan di sekolah -sekolah yang disebutkan dalam laporan itu. Baru setelah mengecek ke sekolah-sekolah itu, baru akan memberikan klarifikasi ke Komisi D.
Namun khusus untuk pengadaan seragam sekolah, pihaknya sudah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan seragam oleh sekolah.
<<<hafit