Bank Indonesia (BI) meminta agar pemerintah Kabupaten Jember tidak ragu untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
Dalam rekomendasi LKPJ Bupati Jember tahun anggaran 2022, Deputi Kantor Perwakilan BI Jember, Andy Wahyu Riyadno, menyebut telah mengusulkan beberapa hal penting langkah pengendalian inflasi dari Pemkab Jember.
Pemkab Jember tidak perlu takut menggelontorkan DAK dan BTT untuk pengendalian inflasi, seperti yang sudah dilakukan Pemkab Madiun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit di Madiun, dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lebih lanjut, Andy menyarankan agar sejumlah komoditas, yang sering memberi andil tinggi, terhadap inflasi di Jember seperti bawang merah, bawang putih dan cabai rawit bisa segera dipasok dari kabupaten tetangga.
Anggaran tersebut, kata Andy, bisa digunakan untuk subsidi, distribusi atau ongkos angkut dari daerah tetangga yang bisa memasok kebutuhan, seperti Malang, Tegal, Kediri dan Banyuwangi. Untuk ongkos angkut bisa lewat mekanisme lain, yakni gerakan pangan murah yang bisa diajukan melalui Bapanas.
Seperti diketahui, hingga februari 2023, BPS mencatat, angka inflasi di Jember untuk Year over Year (YoY) masih tertinggi di jawa Timur yakni 7,21 persen, dan turun 6,48 persen di bulan Maret. (Ulil)