DPRD Jember masih akan berkoordinasi dengan BPK, sebelum melaporkan temuan BPK tahun anggaran 2019 kepada aparat penegak hukum. Demikian disampaikan ketua DPRD Jember Itqon Syauqi Selasa siang.

Itqon menjelaskan, secara aturan memang pelapor ke APH atas hasil temuan BPK harus atasnama lembaga, dalam hal ini DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Tetapi dasar pelaporan mestinya dokumen hasil audit investigas atau hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK.

Karena itu lanjut Itqon, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPK terlebih dahulu, sebelum melaporkan ke APH. Masih perlu audit investigasi atau tidak, agar laporan DPRD ke APH nantinya tidak tumpul yang akhirnya justru gugur.

Lebih jauh Itqon menjelaskan, surat permohonan dilakukannya audit Investigasi kepada BPK sudah dilayangkan, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Itqon berharap laporan kepada APH bisa segera dilakukan pekan depan.

(579 views)