Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi pasar balung kulon, M Husni Tamrin menyangkal adanya kerugian 1,8 miliar akibat perbuatan kliennya. Pasalnya justru negara yang masih memiliki hutang kepada pelaksana proyek tersebut sebesar 1,2 miliar.

Tamrin kepada sejumlah wartawan menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keungan tidak ada temuan anggaran fiktif seperti yang yang diungkap dalam penyidikan Polres Jember. Proyek tersebut menurut temuan BPK sudah 100 persen, namun ada beberapa beberapa pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontak.

Hasil audit BPK itu berbeda dengan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang dijadikan dasar penyelidikan, yang menyebut bahwa ada kerugian negara sebesar 1,8 miliar dan pengerjaan proyek baru 76 persen. Sementara sesuai audit BPK, kerugian negara dalam proyek itu hanya 800 juta.

Dari total anggaran rehab pasar yang semula 7,5 miliar menjadi 7 miliar setelah mengalami adendum. Dari 7 miliar itu yang terbayarkan baru 5 miliar.  Sehingga lanjut Tamrin, jika dihitung dengan kerugian negara versi BPK, negara masih memiliki hutang kepada pelaksana proyek sebesar 1,2 miliar.

Lebih lanjut Tamrin menjelaskan sudah menyiapkan beberapa bantahan hasil penyelidikan, termasuk mempertanyakan legalitas tim ahli unej yang turut dijadikan saksi ahli dalam kasus tersebut. Namun karena selama proses penyidikan tidak bisa dibantah, bantahan tersebut akan disampaikan nanti dalam persidangan.

(1.034 views)