Belum selesai polemik pencabutan laporan kasus pelecehan parlemen oleh ketua Badan Kehormatan DPRD tanpa sepengetahuan anggotanya, kini muncul adanya iuran sejumlah anggota dewan untuk biaya operasional, termasuk mengganti HP saksi yang disita sebagai barang bukti.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menceritakan, saat itu disampaikan bahwa HP milik saksi disita oleh polisi sebagai barang bukti. Karena dirinya tahu saksi sangat butuh alat komunikasi untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari, sejumlah anggota dewan sepakat patungan untuk mengganti HP tersebut.

Itqon sendiri mengaku memberikan sumbangan sebesar 1 juta rupiah, yang di titipkan kepada pendamping BK. Tetapi dipastikan terkonfirmasi sudah diterima oleh BK. Berikutnya Itqon tidak tahu lagi kelanjutan hasil iuran tersebut…..Itqon

Hal senada diungkapkan ketua komisi A DPRD Jember Tabroni, yang juga mengaku ikut memberikan sumbangan. Menurut Tabroni, karena saat itu DPRD tidak memiliki anggaran yang cukup, memang disepakati beberapa anggota dewan patungan. Tetapi tidak ada patokan nilainya, sehingga saat itu dieinya memberikan sumbangan kurang dari 1 juta.

Sementara ketua BK DPRD Jember Hamim ketika dikonfirmasi mengakui menerima uang hasil patungan sejumlah anggota DPRD Jember. Meski tidak bersedia menjelaskan secara rinci penggunaannya dengan alasan tidak etis, Hamim mengakui sebelumnya ada rencana akan mengganti HP saksi yang disita penyidik kepolisian.

Namun karena hasil patungan menurutnya tidak sesuai ekpektasi, maka rencana mengganti HP saksi tidak jadi dilakukan. Hasil patungan tersebut kemudian digunakan untuk operasional dalam kasus yang dilaporkan, tanpa merinci untuk apa saja.

Diberitakan sebelumnya ketua Badan Kehormatan DPRD Jember bersama satu anggotanya Sunardi, sudah mencabut laporan kasus dugaan pelecehan parlemen yang dituduhkan kepada mantan kepala BPKAD Penny Artha Medya bulan Maret lalu.

Anehnya dari 5 orang anggota BK, 3 orang diantaranya tidak tahu, bahkan mengaku tidak pernah ada rapat BK membahas rencana pencabutan laporan tersebut. Bahkan pimpinan DPRD juga baru tahu bahwa laporan sudah dicabut sejak bulan Maret, ketika saksi meminta klarifikasi darinya.

(785 views)