Mini Market Berjaringan Menjamur, Penegakan Perda Pemkab Lemah

Anggota komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo menilai penegakan perda di kabupaten Jember selama ini sangat lemah. Inilah yang menurutnya menjadi salahsatu persoalan, yang menyebabkan menjamurnya mini market berjaringan sehingga mengancam toko-toko kecil milik masyarakat.

Nyoman menjelaskan, kabupaten Jember sejak tahun 2016 lalu sebenarnya sudah memiliki perda nomor 9 tentang perlindungan pasar tradisional. Perda tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pasar tradisional dan toko kelontong milik masyarakat. Namun nyatanya selama 5 tahun terakhir, belum pernah Pemkab melakukan penertiban meski sudah banyak minimarket berjaringan ijin operasionalnya mati.

Komisi B lanjut Nyoman, sebelumnya sudah pernah meminta data minimarket berjaringan kepada disperindag, namun sampai saat ini data tersebut belum diberikan. Karena itu dalam waktu dekat komisi B akan memanggil kembali disperindag, sekaligus melakukan sidak penertiban minimarket berjaringan.

Dalam perda perlindungan pasar tradisional sudah mengatur secara detail terkait jam operasional, jarak dengan pasar tradisional minimal 1500 meter, jarak antar minimarket berjaringan minimal 1000 meter, dan jumlah maksimal per kecamatan 4 mini market berjaringan. Bahkan mantan bupati Faida pernah berjanji tidak akan memperpanjang ijin, mini market berjaringan yang tidak sesuai perda.

(146 views)