Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak melanjutkan pembahadan APBD 2021, sebelum bupati mendapatkan ijin tertulis dari mendagri, terkait KSOTK 2021 dan pendemisioneran seluruh pejabat pemkab Jember.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat mengatakan, kegaduhan yang terjadi di pemkab Jember Januari lalu, selain pengundangan KSOTK yang tidak melibatkan sekkab definitif Mirfano, juga proses pendemisioneran seluruh pejabat oleh mantan bupati Faida.

Ternyata pendemisioneran seluruh pejabat tersebuy dilakukan lagi oleh bupati Hendy Siswanto, sehingga seluruh ASN di jember saat ini berstatus sebagai staf. Agar ada kejelasan Fraksi PDI Perjuangan menyarankan bupati dan sekkab melakukan konsultasi serta meminta ijin tertulis kepada mendagri.

Sebelum bupati menunjukkan ijin tertulis dari mendagri, Fraksi PDI Perjuangan enggan melanjutkan pembahadan APBD 2021. Sebab anggota fraksi PDI perjuangan yang ditugaskan dalam badan anggaran DPRD, belum melihat legal standing yang jelas tentang posisi dan kewenangan para pejabat yang dilibatkan dalam pembahasan.

(751 views)