Selain untuk melaksanakan KSOTK 2021 yang menjadi syarat pembahasan APBD, terjadinya pembangkangan sejumlah ASN yang berakibat terhanbatnya penyusunan APBD. Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim Senin siang.

Halim menjelaskan, beberapa waktu lalu pimpinan DPRD meminta waktu bertemu bupati untuk tabayyun, terkait persoalan yang terjadi selama ini. Diantaranya terkait penanganan covid, perkada mendahului APBD, KUA PPAS hingga persoalan jabatan Plt. pimpinan DPRD ditemui lengkap oleh bupati dan wakil bupati. Saat itulah bupati curhat menyampaikan kondisi yang terjadi sebenarnya.

Diantaranya terkait alasan bupati mem-Plt kan para pejabat, yang ternyata tedapat pembangkangan oleh sejumlah ASN. Halim mencontohkan Bappekab yang tidak bersedia memberikan password SIPD dan KUA PPAS, padahal untuk menyiapkan APBD bupati harus mengakses keduanya. Contoh lain lanjut Halim, bupati tidak mendapatkan data lengkap kondisi jalan dari DPU Bina Marga, padahal perbaikan jalan rusak merupakan progam prioritas.

Bahkan menurut Halim, bupati mengaju sudah mempelajari secara menyeluruh, dan melihat ada skenario yang dilakukan ASN, untuk mengorbankan bawahannya. Sebab jika ditelusuri, ada sedikitnya 6 ASN di tingkat bawah yangsebenarnya tidak tahu apa-apa, tetapi mereka menjadi korban kebijakan yang tidak sesuai aturan.

(704 views)