Pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman menduga, terjadi keraguan dari mendagri untuk menjatuhkan sanksi, terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bupati Jember. Karena itulah sampai hari ini faktanya Mendagri belum menjatuhkan sanksi apapun.

Hermanto menjelaskan, sebanrnya jika merujuk kepada Undang-undang 30 tahun 2014 dan PP nomor 48 tahun 2016 tentang mekanisme penjatuhan sanksi, ketika diduga terjadi pelanggaran ringan, maka atasan dalam hal ini gubernur bisa langsung melakukan teguran tertulis. Namun jika masuk kategori pelanggaran sedang hingga berat, maka harus melalui mekanisme pemeriksaan oleh gubernur, sehingga dalam hal ini Mendagri hanya berperan memfasilitasi jalannya pemeriksaan.

Untuk kasus di Jember ini Hermanto menduga, Gubernur ingin melakukan pemeriksaan bersama dengan Kemendagri dan KASN, sebab sanksi untuk pelanggaran sedang berupa penonaktifan sementara, sedangkan sanksi untuk pelanggaran berat berupa pemberhentian tetap, dimana penjatuhan kedua sanksi tersebut merupakan kewenangan Mendagri. Persoalannya, Hermanto menduga ada keraguan dari kemendagri, sehingga sampai hari ini sanksi tersebut belum juga diputuskan.

Hermanto menduga pelanggaran yang dilakukan oleh bupati Jember Faida masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Sebab jika masuk kategori pelanggaran berat, maka sanksi yang harusnya dijatuhkan berupa pemberhentian tetap. Dimana sesuai Undang-undang, untuk pemberhentian tetap harus dibuktikan dengan tuntutan hukum.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian dalam negeri Benny Irwan saat dikonfirmasi, melalui pesan singkat mengatakan sampai hari ini masih belum ada keputusan yang baru. Dengan demikian Kemendagri belum memutuskan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada bupati Jember Faida, meskipun hasil.pemeriksaan oleh tim gabungan sudah di paparkan langsung kepada Mendagri beberapa hari lalu.

(891 views)