Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat kepada bupati Jember, dengan tembusan DPRD untuk menjawab kegaduhan birokrasi belakangan ini. Gubernur menegaskan bahwa bupati tidak berwenang melakukan mutasi ataupun mengangkat Plt, dan seluruh produk hukum yang diakibatkan dari kebijakan cacat hukum.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim membenarkan DPRD Jember menerima surat tembusan dari pemprov Jawa Timur. Dalam surat tersebut ada 4 poin penting yang disampaikan. Diantaranya menegaskan bahwa bupati sebagai salahsatu paslon dalam pilkada lalu, tidak memiliki kewenangan melakukan mutasi ataupun menunjuk plt.

Karena itu penunjukkan Plt yang dilakukan oleh bupati terhadap Sekkab dan pejabat eselon 2, 3 dan 4 beberapa waktu lalu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika ada produk hukum yang diambil sebagai akibat kebijakan tersebut, tidak sah dan berpotensi menjadi persoalan hukum jika dilaksanakan.

Diberitakan sebelumnya, para pejabat pemkab Jember beberapa waktu lalu melakukan mosi tidak percaya terhadap bupati Jember. Mereka menolak melaksanakan SK penunjukan Plt, dan mengembalikan SK tersebut melalui sekkab. Penolakan ini dilakukan karena para ASN menilai kebijakan yang dilakukan bupati tidak sesuai aturan perundang-undangan.

(1.060 views)