ASN di Jember gamang bahkan sebagian diantaranya tegas menolak, untuk menggunakan keuangan daerah dengan dasar peraturan bupati. Demikian disampaikan pejabat senior yang jiga staf ahli pemkab Jember Widi Prasetyo melalui telefon selularnya Sabtu pagi.

Widi menjelaskan sebagai orang yang dituakan oleh para ASN, ketika ada yang meminta saran masukan dieinya selalu menyampaikan, tugas ASN sebenarnya hanya satu, yakni mengelola uang negara untuk melayani masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Jika menabrak aturan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.

Terkait peraturan bupati tentang APBD, semua masyarakat Jember sudah tahu kondisi saat ini. Apalagi ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Tentu ASN ini bukan orang bodoh, mereka paham mana yang sesuai aturan dan mana yang melanggar. Jika sudah tahu melanggar, maka dirinya menyarankan untuk tidak dilakukan, jika nekat maka konsekuensi hukumnya akan mereka tanggung sendiri.

Hal senada diuangkapkan kepala DLH Jember Arismaya Parahita, yang dengan tegas menolak melaksanakan peraturan bupati sebagai dasar penggunaan anggaran. Aris menilai perbup APBD cacat hukum, karena di tandatangani oleh PLH Sekkab, padahal di Jember ini sekda definitif masih ada, bahkan juga ada plt sekkab.

Dari sisi tandatangan saja menurut Aris sudah tidak benar. Belum lagi membahas masalah tehnis proses keluarnya perbup APBD, yang seharusnya melalui persetujuan gubernur. Namun yang terjadi saat ini bupati tiba-tiba mengeluarkan perbup tanpa persetujuan gubernur. Lebih parahnya lagi perbup tersebut sebenarnya sudah pernah diajukan namun ditolak oleh gubernur, karena dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku.

 

 

(1.212 views)