Meminta Legal Opinion Kejari Terkait SOTK Dinilai Tidak Tepat

 

Pakar kebijakan publik universitas Jember Hermanto Rohman menilai, bukan pada tempatnya bupati melakukan konsultasi terkait SOTK dan pencairan anggaran ke kejaksaan. Seharusnya urusan tata kelola.pemerintah daerah konsultasinya ke Pemprov atau Kemendagri.

Hermanto menjelaskan, menurutnya apa yang dilakukan wakil bupati Muqit Arif yang saat itu menjabat sebagai plt bupati, dengan mengembalikan SOTK 2016 sudah tepat dan sesuai perintah Mendagri. Apalagi sebenarnya perintah tersebut sudah disampaikan oleh Kemendagri sejak tahun 2019 lalu, namun tidak segera dilaksanakan oleh Bupati Faida.

Jika kemudian saat ini dirasa bermasalah terkait persoalan pencairan anggaran, mestinya konsultasinya ke Pemprov Jatim atau langsung ke Kemendagri untuk dicarikan solusi. Sebab bukan ranahnya kejaksaan sebagai pengacara negara memberikan legal opinion terkait tata kelola pemerintahan daerah, kecuali jika sudah masuk ke ranah hukum.

Sebelumnya bupati Jember Faida mengatakan kedatangannya ke kejaksaan negeri untuk melakukan konsultas, sebab pasca dilakukannya pengembalian SOTK oleh plt bupati saat dirinya cuti, mengakibatkan sejumlah kepala OPD tidak berani mencairkan anggaran. Padahal tutup buku anggaran 2020 tinggal beberapa hari lagi.

Statemen bupati tersebut berbeda dengan keterangan wabup dan juga Kasi Datun Kejari. Jika wabup mengatakan pertemuan hampir 2 jam di kejaksaan seluruhnya menyalahkan dirinya atas pengembalian SOTK, sementara Kasi Datun menyatakan agenda yang dibahas terkait persoalan Aset Pemkab Jember.

(223 views)