Budaya Nrimo Jadi Hambatan Penegakan Aturan Perlindungan Konsumen

 

Budaya nrimo yang masih kental dalam masyrakat menjadi salah satu penghambat penegakan undang-undang  perlindungan konsumen. Demikian yang disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional  atau BPKN RI, Rizal E. Halim, saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan naskah kesepahaman antara BPKN RI dengan Universitas Jember, Jumat siang.

Menurut Rizal dari data survey Indeks Keberdayaan Konsumen yang diukur oleh Kementerian Perdagangan setiap tahun menunjukkan angka peningkatan di level mampu. Namun ada dua dimensi dalam indeks tersebut yang relatif rendah, yakni skor terkait pengetahuan tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan konsumen dan dimensi terkait perilaku komplain.

Rizal menilai masyarakat Indonesia budayanya relatif nrimo, salah satunya uang kembalian yang menjadi hak konsumen namun nilainya dianggap kecil tidak dipersoalkan. Akibatnya konsumen itu sendiri yang dirugikan karena lebih banyak menerima dari pada menuntut hak-haknya. Budaya nrimo itulah lanjut Rizal, yang saat ini menjadi salah satu penghambat penegakan undang-undang perlindungan konsumen yang sudah diundangkan sejak tahun 1999 lalu.

Lebih lanjut Rizal menjelaskan, saat ini pihaknya terus gencar memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak konsumen, termasuk salah satunya menjalin kerjasama dengan kampus perguruan tinggi. Dengan kerjasama dengan Unej ini ini Rizal berharap mampu meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan hak konsumen, melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu Rektor Universitas Jember Iwan Taruna juga berharap kersajasama dengan BPKN RI ini menjadi peluang bagi mahasiswa Universitas Jember untuk magang guna mendalami masalah perlindungan konsumen seperti yang diprogramkan dalam Kampus Merdeka.

 

(128 views)