Akibat Belum Tindaklanjuti Rekomendasi KASN, Kemendagri Blokir Akses Data Administrasi ASN Jember

Kementerian Dalam Negeri terpaksa harus memblokir akses data administrasi kepegawaian ASN se kabupateb Jember, akibat sampai hari ini pemerintah daerah belum melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, terkait netralitas ASN dalam pilkada.

Staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga ketika dikonfirmasi melalui telefon selularnya menjelaskan, sesuai aturan Pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam hal ini kepala daerah, wajib melaksanakan rekomendasi KASN 10 hari sejak dikeluarkan. Namun nyatanya terdapat 67 daerah belum melaksanakan, termasuk salahsatunya kabupaten Jember.

Karena itu kemendagri menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran akses data administrasi ASN kabupaten Jember. Otomastis dengan terblokirnya akses data, maka untuk sementara seluruh layanan hak-hak kepegawaian tidak bisa dilayani, sampai rekomendasi tersebut dilaksanakan…..Kastorius

Lebih jauh Kastorius menjelaskan, jika ternyata PPK masih juga tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka kemendagri akan merekomendasikan kepada presiden, untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah selaku PPK.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jember merekomendasikan kepada komisi ASN, untuk menjatuhkan sanksi kepada camat Tanggul Mohammad Ghozali, yang telah terbukti berkampanye untuk petahana. Setelah memeriksa bukti dan hasil pemeriksaan, komisi ASN merekomendasikan dijatuhkannya sanksi pelanggaran disiplin sedang, bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat.

 

 

 

(132 views)