Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Cabang Jember meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penerapan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, hingga software dan hardware nya benar-benar siap.

Ketua HKTI Jember, Jumantoro kepada sejumlah wartawan menjelaskan, penerapan kartu tani untuk mendapat pupuk bersubsidi mulai tanggal 1 September 2020 sangat dipaksakan. Selain karena kartunya baru tersebar 30 hingga 40 persen di Kabupaten Jember, sebagian petani yang sudah  mendapatkan kartu tani tidak dapat menggunakannya.

Mereka yang sudah memiki kartu tani lanjut Jumantoro, saat hendak mengambil pupuk bersubsidi yang merupakan haknya ke kios, terpaksa pulang dengan tangan kosong. Sebab selain karena sofware dan hardware nya belum siap, stok pupuk bersubsidinya di Kabupaten Jember saat ini juga sedang kosong.

Lebih jauh Jumantoro menjelaskan, khawatir terjadi gesekan antar petani hanya karena persoalan kartu tani ini, pihaknya mendatangi Mapolres Jember untuk meminta agar menjembatani persoalan petani ke pemerintah. Setidaknya nantinya Polres Jember bisa menjembatani ke Pemerintah Jember untuk selanjutnya berkirim surat ke pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang untuk menghentikan sementara penerapan kartu tani.

 

 

 

(787 views)