Komisi A DPRD Jember dalam waktu dekat akan melakukan konfrontir keterangan PT. KAI, warga, lurah dan BPN terkait polemik tanah di jalan mawar kelurahan Jember Lor Patrang. Demikian disampaikan ketua komisi A DPRD Jember Tabroni kepada sejumlah wartawan.

Tabroni menjelaskan, Kamis pagi pihaknya sudah meminta keterangan kepada Bapenda. Sayangnya lurah Jember Lor yang mestinya berkompeten memberikan klarifikasi, justru tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan meminta penjelasan dari BPN dan PT. KAI di siang harinya. Sayangnya keterangan yang diberikan para pihak ada yang tidak sinkron.

KAI lanjut Tabroni. Mengklaim ketika dilakukan proses pengukuran oleh BPN yang juga didampingi PT. KAI, tidak ada warga yang menyatakan keberatan. Sehingga BPN menilai memang tidak ada persoalan dengan tanah tersebut. Bahkan menurut PT. KAI, warga secara sadar menyatakan bahwa mereka menyewa tanah tersebut dari PT. KAI. Atas dasar inilah kemudian BPN menerbitkan surat keputusan untuk pengurusan sertifikat hak guna bangunan atasnama PT. KAI.

Sementara kepala Bapenda Jember Ruslan Abdul Gani menjelaskan, penggabungan SPPT yang dilakukan oleh Bapenda berdasarkan SK BPN kanwil Jawa Timur. Bapenda juga sudah turun untuk melihat lokasi dan mengkonfirmasi lurah Jember Lor, yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak ada persoalan. Sehingga untuk menghindari SPPT ganda, pihaknya menggabungkan SPPT seluruh lahan di jalan Mawar atasnama PT. KAI. Namun Ruslan juga mengakui belum pernah mengkonfirmasi langsung kepada warga yang menempati dan selama ini membayar PBB.

Kerena ada keterangan yang bertolak belakang, menurut ketua komisi A DPRD Jember Tabroni, dalam waktu dekat pihaknya akan mengkonfrontir keterangan para pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Namun karena ada wacana komisi A akan mendatangi Kanwil BPN Jawa Timur, pihaknya akan mempertimbangkan ke Surabaya dulu atau melakukan konfrontir terlebih dahulu.

(1.072 views)