Pimpinan DPRD Jember Konsultasi Hasil Audit ke BPK

Pimpinan DPRD Jember mendatangi BPK RI regional Jawa Timur, untuk berkonsultasi terkait tindaklanjut atas predikat disclaimer dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP tahun anggaran 2019. Hal ini disampaikan anggota DPRD Jember David Handoko Seto Jumat pagi.

David heran dengan logika berpikir bupati, yang menyatakan dalam wawancara salahsatu televisi nasional bahwa progam beasiswa merupakan prestasi. Padahal progam beasiswa menjadi salahsatu temuan BPK, yang dalam pelaksanaannya terdapat selisih puluhan milyar rupiah dari dokumen perencanaan. Jika memang prestasi menurut David, tentunya tidak mungkin menjadi temuan BPK.

Karena predikat yang diberikan untuk kabupaten Jember disclaimer atau predikat terburuk, dalam LHP BPK tidak ada rekomendasi terhadap temuan-temuan, selain pengembalian kelebihan insentif pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada bupati dan wakil bupati. Untuk itu pimpinan DPRD mendatangi BPK RI, berkonsultasi tindaklanjut yang harus dilakukan.

Sebelumnya dalam LHP BPK banyak temuan penggunaan anggaran, yang tidak bisa dijelaskan oleh pemkab kepada auditor ketika dilakukan pemeriksaan. Diantaranya progam beasiswa tanpa ada dasar perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi. Banyak ditemukan nama, nomor ktp, nomor rekening yang sama, serta tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban, sehingga BPK menyimpulkan dari anggaran beasiswa sebesar 114 milyar, 92,9 milyar diantaranya merupakan pemborosan keuangan daerah.

 

(407 views)