Sentra Gakkumdu Hentikan Kasus Dugaan Pencatutan Identitas Untuk Dukungan Paslon Perseorangan

Sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian, akhirnya menghentikan kasus dugaan pencatutan nama puluhan penyelenggara, dalam daftar dukungan paslon perseorangan. Gakkumdu menilai kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember Devi Aulia Rahim menjelaskan, setelah mendapat laporan dari PDI Perjuangan, pihaknya meminta keterangan kepada sejumlah penyelenggara yang tercantum dalam daftar dukungan. Beberapa mengaku tidak pernah mendukung maupun menyerahkan KTP, beberapa lainnya mengaku pernah memberikan KTP, namun tidak tahu dipergunakan untuk apa.

Hasil ini kemudian dibawa dalam pleno Bawaslu Sabtu malam, dengan kesimpulan menjadi temuan. Sesuai aturan lanjut Devi, temuan bawaslu ini dibawa dalam rapat koordinasi pertama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang didalamnya ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam koordinasi pertama tersebut diputuskan temuan Bawaslu ini tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, karena tidak jelas pelakunya. Sehingga sentra Gakkumdu merekomendasikan kasus ini dihentikan. Meski demikian lanjut Devi, pihaknya mempersilahkan masyarakat yang merasa dirugikan melapor ke Bawaslu, atau langsung ke aparat penegak hukum jika ada unsur pemalsuannya.

Diberitakan sebelumnya, DPC PDI Perjuangan melaporkan 26 orang penyelenggara dengan rincian 21 orang jajaran KPU dan 5 orang jajaran Bawaslu, masuk dalam daftar dukungan paslon perseorangan. Namun setelah ditelusuri, bawaslu justru menemukan lebih dari 10 orang pengawas yang tercantum dalam daftar dukungan paslon perseorangan.

(537 views)