Diberi Waktu 2 Jam Bupati Tidak Mampu Buktikan Sudah Tindalanjuti Rekomendasi Mendagri

HIngga diberikan waktu 2 jam oleh PLT Sekjen Kemendagri, bupati Jember Faida tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti rekomendasi Mendagri atas pemeriksaan khusus tertanggal 11 November 2019 lalu, terkait pengembalian Struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi melalui telefon selularnya menjelaskan, Selasa pagi kemendagri memediasi pimpinan DPRD dengan bupati, terkait berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Jember. Ternyata menurut Itqon, kemendagri masih konsisten memerintahkan bupati menindaklanjuti rekomendasi pengembalian SOTK. Ini menguatkan bahwa sikap DPRD selama ini sudah on the track.

Dalam Forum yang dipimpin plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori tersebut lanjut Itqon, Kemendagri mendapat laporan bahwa bupati sampai detik ini belum melaksanakan rekomendasi Mendagri. Namun bupati sempat membantah, dan mengaku sudah menindaklanjuti semua rekomendasi. Sampai akhirnya sekjen memberikan waktu 2 jam kepada bupati untuk membuktikannya. Namun hingga batas waktu berakhir ternyata bupati tidak bisa membuktikan bantahannya.

Dalam mediasi tersebut akhirnya diperoleh beberapa kesepakatan yang tertuang dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua yang hadir. diantaranya bupati wajib melaksanakan seluruh rekomendasi mendagri, dengan batas waktu paling lambat 7 september 2020. Terkait APBD kemendagri menguatkan kembali surat keputusan gubernur terkait pengesahan perbup nomor 3 tahun 2020, dimana didalamnya juga terdapat klausul kewajiban untuk menetapkan perda APBD.

 

 

 

(1.108 views)