Sanksi Kepada Bupati Jember, Mendagri Tunggu Hasil Evaluasi Tim Pemprov Jatim 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Senin siang mengundang pimpinan DPRD Jember bersama sejumlah tokoh masyarakat untuk bertemu Menteri dalam negeri Tito Carnavian. Pertemuan ini dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah persaoalan antara eksekutif dan legislatif yang hingga kini tidak kunjung usai.

Wakil ketua DPRD Jember dari fraksi Nasdem Dedi Dwi Setiawan melalui telefon selularnya menceritakan, dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD bersama tokoh masyarakat yang juga diundang, diantaranya ketua PCNU Jember, wakil ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, pimpinan Majelis Sholawat Al Ghofilin serta ketua GP Ansor, diminta menjelaskan kondisi Jember saat ini.

Dalam pertemuan itu lanjut Dedi, selain menyampaikan persoalan belum di tetapkannya APBD sampai saat ini sehingga mengganggu pengelolaan keuangan di kabupaten Jember, DPRD juga menyerahkan hasil kerja Panitia Angket yang sudah di paripurnakan. Saat itu ketua DPD RI LaNyala Mataliti minta Mendagri segera mengambil langkah tegas.

Sementara menurut Menteri dalam negeri Tito Carnavian yang hadir langsung bersama seluruh pejabat utama kemendagri, persoalan di Jember sebenarnya persoalan komunikasi eksekutif dengan legislative, sehingga mengakibatkan check and balance tidak berjalan dengan baik. Kemendagri akan menelaah terlebih dahulu hasil kerja panitia angket, untuk melihat seperti apa langkah yang akan dilakukan kemendagri.

Sedangkan untuk persoalan APBD Jember tahun 2020 yang sampai saat ini belum ditetapkan, Tito mendapat laporan bahwa sudah ada tindaklanjut dari Gubernur Jawa Timur, dimana tanggal 22 sampai 24 Juni ini tim Pemprov turun ke Jember. Tito masih menunggu hasil evaluasi oleh tim pemprov. Jika tidak bisa diselesaikan juga maka dirinya akan mengambil langkah berikutnya.

(821 views)