Persoalan Warga Jalan Mawar Kesulitan Bayar PBB Diadukan ke DPRD

Warga jalan Mawar Patrang akhirnya mengadukan persoalannya ke DPRD Jember, setelah mendapat informasi dari Bapenda, bahwa PBB warga dalam proses pengalihan kepada PT. KAI, yang akan menjadi dasar penerbitan bea pemberian hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.

Heri Budijanto salah satu warga jalan Mawar menyebutkan, sesuai aturan peralihan aset dari perusahaan jawatan kereta api atau PJKA kepada Perumka kemudian ke PT. KAI hanya sebatas sarana. Sehingga tanah yang ada di jalan Mawar berstatus tanah negara.

Sesuai aturan tanah negara bisa dimiliki oleh warga yang telah menempati lebih dari 30 tahun, sehingga tahun 2016 lalu warga mengajukan permohonan kepemilikan tanah tersebut. Namun sayangnya sampai saat ini belum berhasil, meskipun dalam data di kelurahan sendiri tanah tersebut tidak pernah tercatat. Warga semakin kaget ketika mendapat informasi dari bapenda, ada upaya PT. KAI mengurus kepemilikan secara diam-diam tanoa sepengetahuan warga penghuni.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Tabroni usai hearing mengatakan, dalam waktu dekat komisi A akan memanggil seluruh pihak terkait, diantaranya lurah Jember Lor, BPN dan PT. KAI untuk meminta klarifikasi. Sebab menurut Tabroni, PT. KAI tidak bisa serta merta mengklaim tanah negara secara sepihak, apalagi sudah ditempati warga selama puluhan tahun.

(601 views)