MK Tidak Pernah Cabut Pasal Panggilan Paksa Oleh Panitia Angket

adam

Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencabut pasal terkait pemanggilan paksa oleh panitia angket terhadap eksekutif atau badan hukum, dalam kapasitas lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan. Demikian disampaikan Pengamat hukum Tata Negara Universitas Jember Adam Muhsi.

Adam menjelaskan, yang dicabut oleh MK hanyalah pasal 73 undang-undang MD3, yang menyebutkan proses pemanggilan paksavterhadap setiap orang. Sebab setiap orang disini bisa diartikan sebagai masyarakat sipil perorangan. Sementara mekanisme panggil paksa terhadap eksekutif atau badan hukum, terdapat dalam pasal 204 yang sampai hari ini tidak dicabut.

Meski demikian sesuai aturan itu panitia angket harus meminta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa. Sehingga semestinya pihak kepolisian ketika mendapat surat permohonan dari panitia angket, tinggal melaksanakannya saja sesuai dengan mekanisme yang ada di kepolisian.

Diberitakan sebelumnya Mantan kepala BKD, kepala BKD, Kabag Organisasi dan Kepala BPKAD 2 kali tidak memenuhi panggilan panitia angket DPRD Jember. Panggilan ketiga juga sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan, dengan ditembuskan kepada polres, polda dan mabes polri. Sesuai aturan jika 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka panitia angket bisa meminta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan panggil paksa.

(843 views)