Setelah menerima informasi Kepala SMA-SMK di Jember mendapatkan daftar nama siswa yang direkomendasikan untuk menerima Bantuan Siswa Miskin, Komisi D DPRD Jember dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan. Sebab dalam daftar nama yang diberikan berstempel salah satu LSM.

Ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi melalui telefon selularnya menyebutkan, sangat aneh jika kemudian salah seorang pejabat Dinas Pendidikan, memberikan daftar nama siswa yang harus diprioritaskan oleh pihak sekolah, sebagai penerima bantuan siswa miskin yang bersumber dari APBD. Apalagi dalam daftar nama siswa tersebut berstempel salah satu LSM, bukan berstempel resmi Dinas Pendidikan.

Jika ternyata daftar nama yang direkomendasikan tersebut sesuai dengan hasil verifikasi sekolah, mungkin tidak menjadi soal. Tetapi bagaimana jika ternyata yang direkomendasikan tidak sesuai hasil verifikasi sekolah. Sebab mestinya sekolah yang paling tahu kondisi masing-masing siswa, bukan berdasarkan usulan LSM.

Karena itu lanjut Hafidi, Komisi D DPRD Jember dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan Jember, dan sekaligus meminta informasi dari Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Jember. Sebab dirinya mendapat informasi, daftar tersebut diberikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Jember, kepada seluruh SMA-SMK yang sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur.

(1.971 views)