Jika aspirasi GTT-PTT yang disampaikan hari ini tidak mendapat respon dari Pemerintah Daerah, PGRI tidak bisa menjamin tidak akan ada aksi lanjutan hingga turun kejalan. Demikian disampaikan Ketua PGRI Jember Supriyono kepada sejumlah wartawan Senin siang.

Menurut Supriono, aksi yang dilakukan GTT-PTT ini menurutnya sangat wajar, karena penderitaan yang mereka alami sudah cukup lama. Bahkan honor yang mereka terima rata-rata 300 Ribu per bulan saja, tidak bisa mereka terima seiring keluarnya Permendikbud Nomor 26, yang mencantumkan beberapa syarat diantaranya SK penetapan dari Bupati.

PGRI lanjut Supriyono, saat ini masih berupaya membendung agar dalam menyampaikan aspirasinya, GTT-PTT tidak sampai turun ke jalan, tetapi cukup bertahan di masing-masing UPTD. Namun jika aspirasi mereka tidak juga direspon, Supriyono tidak bisa menjamin GTT-PTT tidak melakukan aksi turun jalan. Yang jelas hingga Senin siang, menurut Supriyono belum ada satupun yang mengatasnamakan Pemkab Jember, memberikan solusi atas tuntutan GTT-PTT tersebut.

Lebih jauh Supriyono menjelaskan, sebenarnya SK Penetapan Bupati tersebut, bukan hanya sebagai dasar pencairan honor GTT-PTT yang bersumber dari dana BOS. Namun juga sebagai dasar guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tentu GTT-PTT sangat berharap bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi, mengingat honor yang mereka terima setiap bulan sangat minim.

(898 views)