Indonesia Birocration Watch atau IBW jEmber, menyesalkan tidak terjadinya kesepakatan antara Bupati dengan Dprd, dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2017. Terlebih lagi yang tidak disepakati merupakan rencana kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Koordinator IBW Sudarsono menjelaskan, Dewan merekomendasikan pembatalan rencana pembelian mobil operasional Bupati senilai 1,2 Milyar, serta rehab sejumlah gedung bernilai Milyaran Rupiah, karena memang ditegaskan menjadi moratorium oleh Presiden.

Sudarsono mengaku heran, justru Bupati tidak setuju dengan rekomendasi tersebut. Padahal puluhan Mobil Dinas Pemkab saat ini masih sangat layak untuk digunakan. Sehingga harusnya anggaran pembelian Mobil Dinas tersebut, bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Bupati menolak sejumlah rekomendasi Dewan untuk mencoret beberapa alokasi anggaran. Diantaranya pengadaan Mobil Dinas senilai 1,2 Milyar, rehab gedung Jember Medical Centre senilai 2,4 Milyar, serta anggaran konsultan media senilai 306 Juta Rupiah.

Akibatnya nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tidak terjadi. Sehingga pembahasan P-APBD belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni penyampaian nota pengantar P-APBD oleh Bupati dalam Paripurna DPRD.

(877 views)